Sidoarjo, Pojok Telu
Wakil Bupati Sidoarjo H.Subandi SH didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sidoarjo Drs. Ec. Tjarda, MM menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-73 Satpol PP dan HUT ke-61 Satlinmas Tingkat Nasional Gelar Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Indonesia dilakukan di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Jumat (3/3/2023).Pagi.
Lewat momentum Ulang Tahun Satpol PP ke-73 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-61, menjadi bagian peningkatan pelayanan terbaik Satpol-PP dan Satlinmas bagi masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Sidoarjo.
"Selamat Ultah ke-73 Satpol PP dan ke-61 Linmas. Semoga dalam momentum Ultah ini terus memberikan persembahan pelayanan terbaik dan rasa aman bagi masyarakat kedepannya," ucap Subandi
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia (RI), John Wempi Wetipo bertindak sebagai inspektur upacara, Tema diangkat pada kegiatan ini " Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi Melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Profesional."
Wabup Subandi menjelaskan, pada Rakornas yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (2/3/23) kemarin, itu membahas tentang standar Operasional Prosedur Satpol PP sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2011.
"Dalam rakornas itu juga membahas tentang dasar tugas atau pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja,” kata Subandi
Dari hasil rakornas itu, Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa peran Satpol PP tidak hanya menjalankan trantibum, dan linmas dalam rangka pertumbuhan ekonomi, strategi pengendalian inflasi agar tercipta kondisi yang aman, dalam bingkai, satuan Indonesia.
"Satpol PP disetiap daerah juga memiliki peran strategis untuk menarik investor agar mau berinvestasi di daerah masing-masing, tentunya dengan cara menciptakan suasana yang mendukung, seperti pemberian izin yang lebih mudah,” terangnya.
“Hal ini sudah tentu bisa membangun daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo karena dengan masuknya investor, lapangan pekerjaan akan tersedia, perekonomian daerah dan PAD sehingga APBD di daerah bisa meningkat,” tambah Subandi
Lanjut Wabup Subandi, mengatakan bahwa Satpol PP disetiap daerah, menjadi garda terdepan, secara optimal dalam melakukan pelayanan masyarakat dan tentunya berkolaborasi dengan TNI dan Polri bertanggungjawab melayani masyarakat dengan basis mengabdi pada kepuasan rakyat. Terkait harapan Subandi tentang pengangkatan personel Satpol PP tenaga Non ASN menjadi ASN, perwakilan Kemenpan RB memaparkan bahwa Non ASN ini pada Satpol PP akan lakukan validasi terhadap tenaga Non PNS, ketika data yang masuk ke BKN itu punya konsekuensi.
“Sesuai dengan pemaparan perwakilan dari Menpan RB, pada prinsipnya pemerintah tidak akan memberhentikan tenaga honorer, namun mencari skema jalan tengah, dan hal ini masih didiskusikan dengan APKASI, APEKSI, dan Komisi II DPR RI,” jelasnya.
Terakhir Wamendagri Wetipo menginginkan,
kesiapan penyelenggaraan Pemilu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kesiapan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi macam potensi kerawanan Pemilu. Adapun kerawanan harus diantisipasi bersama dalam hadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) antara lain, money politik, keamanan, netralitas aparatur negara, isu SARA dan hoaks.
"Diperlukan antisipasi dari semua pihak untuk antisipasi kerawanan yang dimaksud
demi terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat, sehingga proses demokrasi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan," pungkasnya. (Ony/Mas)
