Pasuruan, Pojok Telu
Dalam otonomi daerah tujuannya adalah mendekatkan negara dengan rakyat, oleh karenanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Insyaallah semua program pembangunan tidak bottom up, tapi memang berasal dari usulan-usulan dari Desa kata wakil bupati Kabupaten Pasuruan gus Mujib Imron.
Hadir dalam kegiatan, Sekretaris APDI Jatim Khoirudin, Koordinator TPP Jatim, M. Ashari dan Perwakilan Koordinator Nasional TPP Kemendes Indonesia. Dalam acara yang sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI menyerahkan bantuan pembinaan secara simbolis senilai 5 Juta Rupiah. Diserahterimakan dari Multazamudz Dzikri kepada Ketua APDI Kabupaten Pasuruan, Muchammad Rochim
Tenaga Pendamping Profesional (TPP) memiliki peran strategis dalam kontribusinya membangun Desa. Sehingga dari segi kapasitas harus benar-benar mumpuni. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Mujib Imron dalam agenda Peningkatan Kapasitas Mandiri TPP Kabupaten Pasuruan, Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) Jawa Timur.
Mengusung tema “Pendamping Berkualitas, Mengabdi Tanpa Batas, Bekerja Totalitas”, Gus Mujib demikian biasanya Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini tersebut disapa menggaris bawahi tentang urgensitas upgrading kemampuan TPP.
Hal itu dikarenakan posisinya yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pendampingan pembangunan Desa. Mulai dari kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan.
“Negara itu membangunnya berangkat dari desa, karena di dalamnya ada masyarakatnya langsung. Nah di dalamnya ada Pendamping Desa. Pastinya dengan kualitas SDM yang harus mumpuni,” ujar Wakil Bupati kepada seluruh peserta kegiatan.
Dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kabupaten Pasuruan, Kamis (2/6/2022), Wakil Bupati menambahkan, jika semua personil Pendamping Desa memiliki kemampuan manajerial di atas standart, maka akan mendukung percepatan pembangunan di Desa. Terlebih saat ini pelaksanaannya berbasis otonomi daerah.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati berpesan kepada seluruh Pendamping Desa agar selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi yang bagus. Tidak terkecuali berkonsultasi intensif dengan Pemerintahan Desa. Terlebih dalam tugasnya di lapangan kerapkali melakukan pendampingan tata kelola keuangan dengan anggaran yang besar. (Ony/Eka)
