Surabaya,Pojok Telu
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Forkompinda Jatim tengah menyiapkan beberapa format menyambut kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Warga Negara Indonesia (WNI) sepulang dari luar negeri serta Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Jatim. Penyiapan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Omnicorn di Jawa Timur.
Mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kepulangan PMI dan WNI serta Kedatangan WNA melalui Bandara Internasional Juanda di Ruang Bina Yudha Makodam V Brawijaya, Selasa, (28/12).
Penanganan kedatangan para PMI dilakukan berdasarkan Surat Keteranagn (SK) Gubernur Jatim nomor 188/256/KPTS/013/2021 tentang Satuan Tugas Pengendalian Perjalanan Internasional di Jawa Timur.
Plh. Sekdaprov Jatim Heru mengaku bahwa persiapan yang dilakukan antara Pemprov Jatim bersama TNI/Polri dinilai cukup maksimal. "Insyaallah kami siap," kata Heru.
Kesiapan itu, sebut Heru, ditunjukkan dengan adanya kesiapan berbagai penanganan. Salah satunya kesiapan sarana dan prasarana bagi PMI yang melakukan isolasi terpusat (Isoter) maupun isolasi mandiri (Isoman).
Heru mengatakan, terdapat tiga Isoter yang tengah disiapkan Polda Jatim. Ketiganya berada di Asrama Haji Sukolilo dengan ketersediaan 964 bed, LPMP Ketintang dengan ketersediaan 160 bed dan Badiklat Kemenag Jatim dengan ketersediaan 132 bed. Sehingga total bed yang disediakan sebanyak 1.256 unit bed.
"Sedangkan Pemprov Jatim menyiapkan tempat karantina bagi PMI di BPWS Bangkalan, Madura dan Asrama Marinir Surabaya," jelasnya.
Bagi PMI yang hendak melakukan Isoman, Heru mengatakan, Palang merah Indonesia (PMI) telah menyiapkan 6 hotel dengan kapasitas 530 bed. Kemudian non PMI menyediakan 27 hotel dengan kapasitas 1.299 bed.
"Khusus Isoman, biaya ditanggung pribadi selama 14 hari, namun tetap di bawah pengawasan Satgas Covid-19," ujarnya.
Menurutnya, Bandara Internasional Juanda dipilih karena 30 % PMI berasal dari Jatim, Jateng dan NTB. "Diperkirakan ada 300 PMI yang akan datang per harinya," ujarnya.
Agar penanganan kedatangan PMI berjalan lancar dan aman, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto meminta seluruh pihak bekerja semaksimal mungkin. Sekaligus disampaikan terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam menangani kedatangan para PMI.
"Saya harap seluruh pihak bekerja dengan baik untuk mencegah virus varian baru masuk ke Indonesia khususnya Jatim," tuturnya.
Nurchahyanto menambahkan, pemerintah, TNI dan Polri juga membutuhkan peran serta tenaga kesehatan dalam melayani PMI secara baik dan maksimal. "Dengan demikian, PMI merasa aman dan nyaman ketika melalui beberapa tahapan pemeriksaan hingga masa karantina di Jawa Timur," pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menegaskan, bahwa pihaknya telah menyiapkan segala macam kebutuhan menjelang kedatangan para PMI. "Kami sudah susun alur kedatangan PMI mulai pemeriksaan di bandara hingga proses menuju lokasi karantina," jelasnya.
Selain itu, lanjut Nico, Polda Jatim juga menyiapkan pengawalan secara melekat. "Tujuannya mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas saat pelaksanaan pengawalan," tegasnya.(fii)
Mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kepulangan PMI dan WNI serta Kedatangan WNA melalui Bandara Internasional Juanda di Ruang Bina Yudha Makodam V Brawijaya, Selasa, (28/12).
Penanganan kedatangan para PMI dilakukan berdasarkan Surat Keteranagn (SK) Gubernur Jatim nomor 188/256/KPTS/013/2021 tentang Satuan Tugas Pengendalian Perjalanan Internasional di Jawa Timur.
Plh. Sekdaprov Jatim Heru mengaku bahwa persiapan yang dilakukan antara Pemprov Jatim bersama TNI/Polri dinilai cukup maksimal. "Insyaallah kami siap," kata Heru.
Kesiapan itu, sebut Heru, ditunjukkan dengan adanya kesiapan berbagai penanganan. Salah satunya kesiapan sarana dan prasarana bagi PMI yang melakukan isolasi terpusat (Isoter) maupun isolasi mandiri (Isoman).
Heru mengatakan, terdapat tiga Isoter yang tengah disiapkan Polda Jatim. Ketiganya berada di Asrama Haji Sukolilo dengan ketersediaan 964 bed, LPMP Ketintang dengan ketersediaan 160 bed dan Badiklat Kemenag Jatim dengan ketersediaan 132 bed. Sehingga total bed yang disediakan sebanyak 1.256 unit bed.
"Sedangkan Pemprov Jatim menyiapkan tempat karantina bagi PMI di BPWS Bangkalan, Madura dan Asrama Marinir Surabaya," jelasnya.
Bagi PMI yang hendak melakukan Isoman, Heru mengatakan, Palang merah Indonesia (PMI) telah menyiapkan 6 hotel dengan kapasitas 530 bed. Kemudian non PMI menyediakan 27 hotel dengan kapasitas 1.299 bed.
"Khusus Isoman, biaya ditanggung pribadi selama 14 hari, namun tetap di bawah pengawasan Satgas Covid-19," ujarnya.
Menurutnya, Bandara Internasional Juanda dipilih karena 30 % PMI berasal dari Jatim, Jateng dan NTB. "Diperkirakan ada 300 PMI yang akan datang per harinya," ujarnya.
Agar penanganan kedatangan PMI berjalan lancar dan aman, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto meminta seluruh pihak bekerja semaksimal mungkin. Sekaligus disampaikan terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam menangani kedatangan para PMI.
"Saya harap seluruh pihak bekerja dengan baik untuk mencegah virus varian baru masuk ke Indonesia khususnya Jatim," tuturnya.
Nurchahyanto menambahkan, pemerintah, TNI dan Polri juga membutuhkan peran serta tenaga kesehatan dalam melayani PMI secara baik dan maksimal. "Dengan demikian, PMI merasa aman dan nyaman ketika melalui beberapa tahapan pemeriksaan hingga masa karantina di Jawa Timur," pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menegaskan, bahwa pihaknya telah menyiapkan segala macam kebutuhan menjelang kedatangan para PMI. "Kami sudah susun alur kedatangan PMI mulai pemeriksaan di bandara hingga proses menuju lokasi karantina," jelasnya.
Selain itu, lanjut Nico, Polda Jatim juga menyiapkan pengawalan secara melekat. "Tujuannya mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas saat pelaksanaan pengawalan," tegasnya.(fii)
